Tahapan Legislasi Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru oleh DPRD Kota Padang

Abstract

Pendidikan menengah memiliki urgensi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Keberhasilan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang adil, transparan, dan merata menjadi bagian vital dari pemerataan akses pendidikan menengah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran legislatif DPRD Kota Padang dalam merumuskan tata cara pelaksanaan PPDB sebagai respon terhadap isu akses pendidikan menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan aktor kebijakan di tingkat daerah. Proses legislasi tata cara pelaksanaan PPDB oleh DPRD Kota Padang meliputi tahapan identifikasi masalah dan artikulasi isu, penetapan agenda kebijakan, legitimasi dan dukungan politik, formulasi dan penyusunan kebijakan, pembahasan dan pengesahan Ranperda, hingga implementasi. DPRD Kota Padang menjalankan tahapan legislasi dalam merumuskan tata cara pelaksanaan PPDB berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, serta proses legislasi dilakukan secara partisipatif dan transparan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.