Tahapan Legislasi Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Oleh DPRD Kota Padang

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tata cara pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2024, dengan menitikberatkan pada peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses pengaturan, pengawasan, dan advokasi kebijakan pendidikan. Pelaksanaan PPDB di Kota Padang menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam penerapan sistem zonasi yang menimbulkan ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan daerah pinggiran, serta kendala dalam penggunaan sistem pendaftaran daring yang belum sepenuhnya inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan aktor kebijakan di DPRD dan Pemerintah Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD memegang peranan penting dalam mengatur regulasi yang adaptif dan mengawasi pelaksanaan PPDB agar lebih transparan dan adil. Namun terdapat kendala dalam penerapan kebijakan yang disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur pendidikan dan akses teknologi di beberapa wilayah. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam kebijakan pembangunan pendidikan yang lebih inklusif dan merata, serta memperkuat peran legislatif daerah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan di Kota Padang