Jurnal ini menerbitkan berbagai artikel ilmiah yang membahas ilmu pendidikan dengan fokus pada manajemen pendidikan. Topik-topik yang dibahas mencakup manajemen sekolah, kepemimpinan pendidikan, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, manajemen kurikulum, serta kebijakan pendidikan. Melalui publikasinya, jurnal ini bertujuan menjadi wadah bagi akademisi, praktisi, dan peneliti untuk berbagi ide, temuan penelitian, dan inovasi guna meningkatkan efektivitas dan kualitas manajemen pendidikan.
Analisis Cerpen Penumpang Kelas Tiga Karya A.A Navis Menggunakan Pendekatan Struktural Dan Moral
Penelitian ini bertujuan menganalisis cerpen Penumpang Kelas Tiga karya A.A. Navis melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan moral, serta mengintegrasikannya dengan perspektif manajemen dan pelayanan publik. Pendekatan struktural digunakan untuk mengkaji unsur intrinsik yang meliputi alur, tokoh dan penokohan, latar, tema, serta amanat. Hasil analisis menunjukkan bahwa cerpen memiliki alur campuran dengan lapisan konflik personal dan sosial yang saling berkelindan. Tokoh-tokohnya digambarkan sebagai karakter bulat yang mengalami perkembangan kompleks, terutama akibat perubahan status sosial, dinamika kekuasaan, dan pergolakan sejarah. Latar sosial-politik Indonesia pascarevolusi memperkuat tema besar mengenai ketidakadilan, konflik identitas, serta kerusakan nilai akibat dominasi kekuasaan. Melalui pendekatan moral, ditemukan nilai-nilai utama yang disorot Navis, yaitu keadilan, kemanusiaan, kritik terhadap perilaku birokrasi, serta ketidakadilan layanan publik. Integrasi dengan perspektif manajemen menunjukkan bahwa cerpen ini merefleksikan problematika pelayanan publik, ketimpangan layanan, budaya organisasi yang diskriminatif, serta kegagalan negara menerapkan prinsip etika administrasi. Dengan demikian, cerpen ini tidak hanya menghadirkan kisah personal, tetapi juga kritik sosial yang relevan dengan kajian administrasi, manajemen pelayanan, dan etika birokrasi.
Copyright (c) 2025 Jurnal Ilmu Pendidikan - Manajemen (JIP-M)
Sikap Agent Of Change Guru dan Pegawai di SMKN 4 Padang
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran guru sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Negeri 4 Padang. Guru dipandang tidak hanya sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam menciptakan transformasi nilai, sikap, dan keterampilan peserta didik. Dalam konteks dinamika pendidikan abad ke-21 dan tantangan Revolusi Industri 4.0, guru dituntut untuk memiliki kompetensi, inovasi, dan ketanggapan terhadap perubahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dan pegawai di SMK Negeri 4 Padang memiliki peran strategis sebagai agen perubahan, meskipun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sarana, rendahnya akses teknologi, dan kesiapan individu dalam menghadapi inovasi. Keberhasilan perubahan dipengaruhi oleh kolaborasi, dukungan kepemimpinan, serta kesiapan mental dan profesionalisme guru. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami strategi dan kesiapan yang perlu dimiliki guru untuk menghadapi tuntutan perubahan pendidikan secara efektif
Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis sikap guru dan staf di SMK Penerbangan Angkasa Nasional dalam menjalankan peran mereka sebagai agent of change di lingkungan pendidikan kejuruan. Metode yang digunakan dalam observasi ini adalah wawancara dan penyebaran angket kepada sejumlah guru dan staf sebagai responden. Data yang dikumpulkan mencakup pandangan, sikap, serta keterlibatan mereka dalam kegiatan inovatif dan program pengembangan sekolah. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas guru dan staf memiliki sikap terbuka terhadap perubahan, menunjukkan inisiatif dalam perbaikan mutu pendidikan, serta berkomitmen untuk menjadi teladan bagi siswa. Mereka juga menunjukkan kesediaan beradaptasi dengan teknologi dan kurikulum terbaru yang relevan dengan bidangpenerbangan. Namun, ditemukan pula kendala seperti keterbatasan sarana prasarana dan beban administratif yang tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa guru dan staf memiliki potensi besar sebagai agent of change, yang dapat dioptimalkan melalui pelatihan berkelanjutan dan peningkatan dukungan institusional.
Copyright (c) 2026 Jurnal Ilmu Pendidikan - Manajemen (JIP-M)
Analisis Kesiapan Siswa Dalam Menghadapi PPDB Berbasis Online
Proses PPDB berbasis online ternyata memicu permasalahan tersendiri, yakni tentang website PPDB nya, serta internet yang menghambat proses PPDB online ini. Selain itu polemik lainnya yakni orang tua yang kurang mendapatkan sosialisasi mengenai proses PPDB berbasis online ini. Penelitian ini menganalisis kesiapan siswa dalam menghadapi implementasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dan solusi untuk meningkatkan efektivitasnya. Meskipun PPDB online menawarkan efisiensi dan transparansi melalui pendaftaran daring dan akses informasi yang mudah, penerapannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Kendala utama meliputi masalah teknis seperti gangguan jaringan internet dan pemadaman listrik, kurangnya pemahaman siswa dan orang tua mengenai prosedur pendaftaran online, serta isu terkait kesiapan sumber daya manusia pengelola sistem dan potensi manipulasi data dalam sistem zonasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini mengusulkan solusi komprehensif yang mencakup peningkatan infrastruktur dan dukungan teknis, penguatan sosialisasi dan edukasi, peningkatan kualitas sistem dan pengalaman pengguna, penguatan sumber daya manusia pengelola PPDB, penegakan aturan yang ketat, serta evaluasi dan pengembangan sistem berkelanjutan. Dengan penerapan solusi ini, diharapkan PPDB online dapat berjalan lebih lancar, adil, dan optimal bagi seluruh calon peserta didik.
Analisis Dampak Penambahan Jam Belajar untuk Program Tahfidz di SDN 05 2x11 Enam Lingkung
Program tahfidz Al-Qur'an telah menjadi salah satu bentuk suatu sistem pembelajaran terstruktur yang bertujuan untuk menghafalkan AlQur'an secara bertahap dengan metode khusus yang disesuaikan dengan perkembangan kognitif anak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak penambahan jam belajar untuk program tahfidz di SDN 05 Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, sebagai respons atas maraknya integrasi pendidikan agama dalam kurikulum sekolah dasar. Pemilihan lokasi didasarkan pada fenomena yang terjadi di SDN 05, dimana program tahfidz diimplementasikan secara intensif dengan menambah jam sekolah, sehingga perlu dikaji dampaknya terhadap manajemen waktu, beban siswa, dan efektivitas pembelajaran. Melalui metode studi kasus dengan pengumpulan data wawancara guru, siswa dan observasi langsung ke sekolah. Penelitian ini mengungkap bahwa penambahan jam belajar menimbulkan tantangan seperti kelelahan siswa dan perlunya penyesuaian jadwal mengajar guru, namun juga meningkatkan capaian hafalan Al-Qur'an secara signifikan. Dan perlunya pelatihan guru dalam mengelola kelas inklusif untuk siswa dengan kemampuan menghafal beragam, serta pentingnya kolaborasi orang tua dalam mendukung program. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pengelola sekolah dasar dalam merancang program tahfidz yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran umum.
Pelaksanaan Supervisi Akademik di SD Pembangunan Laboratorium UNP
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan supervisi akademik di SD Pembangunan Laboratorium UNP dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data memakai teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi akademik dilaksanakan mulai dari perencanaan yang sistematis oleh kepala sekolah, pelaksanaan observasi kelas yang disesuaikan dengan jenjang kelas, serta pemberian umpan balik yang bersifat reflektif dan konstruktif. Tindak lanjut supervisi dilakukan melalui pelatihan guru dan rapat evaluasi secara rutin. Supervisi akademik berfungsi sebagai sarana pembinaan profesional yang mendorong refleksi dan kolaborasi antara kepala sekolah. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan waktu dan banyaknya rombongan belajar, supervisi tetap berjalan melalui manajemen waktu yang adaptif. Temuan utama dari penelitian ini adalah praktik pemberian umpan balik reflektif secara individu dan integrasi hasil supervisi ke dalam program pengembangan guru yang berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan strategis dalam supervisi akademik untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar.
Copyright (c) 2026 Jurnal Ilmu Pendidikan - Manajemen
Analisis Penggunaan Sistem Informasi Website Di SD Pembangunan Laboratorium UNP
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan sistem informasi berbasis website di SD Pembangunan Laboratorium UNP, khususnya dalam mendukung proses administrasi dan pelayanan informasi, media promosi serta termasuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan sistem informasi sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Pembangunan Laboratorium UNP memanfaatkan dua jenis website: satu dikelola oleh yayasan dan mencakup seluruh jenjang pendidikan, dan satu lagi dikelola secara mandiri oleh sekolah yaitu SD. Sistem informasi ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi sekolah, mempercepat akses informasi oleh masyarakat, serta mengurangi beban kerja administratif.
Sistem Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kecamatan Padang Utara
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dalam konteks perubahan kebijakan pendidikan nasional yang mengedepankan fleksibilitas dan kearifan lokal. Kurikulum Merdeka yang resmi diberlakukan secara nasional mulai tahun ajaran 2024/2025 menekankan pada pengembangan kompetensi, karakter, serta penguatan nilai-nilai budaya melalui muatan lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai sumber utama data, serta ditunjang oleh studi literatur dari berbagai referensi relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SMA wilayah Padang Utara telah dilakukan secara bertahap dengan fokus pada perencanaan kurikulum berbasis konteks lokal, pembentukan Tim Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP), serta integrasi nilai-nilai kultural Minangkabau melalui muatan lokal Keminangkabauan. Kendati demikian, sejumlah tantangan tetap dihadapi, seperti kesiapan guru, adaptasi terhadap pendekatan baru, serta keterbatasan infrastruktur. Secara keseluruhan, penerapan Kurikulum Merdeka di tingkat SMA di Padang Utara mencerminkan upaya sinergis antara kebijakan nasional dan karakteristik lokal, yang apabila dikelola dengan baik, berpotensi memperkuat kualitas pendidikan secara holistik.
Merdeka Belajar Kampus Merdeka : Membuka Peluang Magang, Riset, dan Pengalaman Lapangan bagi Mahasiswa
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan inisiatif revolusioner dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi mahasiswa dalam mengembangkan potensi akademik dan non-akademik. Melalui program ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk memperluas wawasan dan kompetensi mereka melalui berbagai aktivitas di luar kelas, seperti magang di industri, riset kolaboratif, dan pengalaman lapangan langsung. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana MBKM membuka peluang baru bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan teori dengan praktik, meningkatkan keterampilan profesional, dan membangun jaringan dengan dunia kerja. Selain itu, artikel ini juga membahas tantangan dan strategi implementasi program ini, serta dampaknya terhadap kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan global di era disrupsi teknologi. Dengan menganalisis berbagai studi kasus dan testimoni dari peserta MBKM, artikel ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan berorientasi masa depan. Data terkini menunjukkan program MBKM telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 750 mitra industri di 15 sektor berbeda, dengan tingkat penyerapan peserta di bidang transformasi digital mencapai 82%. Sistem pengakuan kredit fleksibel program ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 60.000 mahasiswa untuk menempuh pembelajaran interdisipliner. Temuan awal penelitian mengungkapkan peserta MBKM menunjukkan skor kompetensi inovasi 35% lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang mengikuti kurikulum konvensional.
Implementasi Keselamatan Kerja Dan Housekeeping 5R Pada Proyek Pembangunan Gedung II Hospitality Training Center Di Universitas Negeri Padang
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi keselamatan kerja dan prinsip housekeeping 5R pada Proyek Pembangunan Gedung II Hospitality Training Center di Universitas Negeri Padang. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta prinsip 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dijalankan di lapangan dan bagaimana kontribusinya terhadap efektivitas pelaksanaan proyek. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode observasi langsung di lokasi proyek. Hasil observasi menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), pemasangan rambu-rambu keselamatan, dan pengaturan lingkungan kerja sudah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya pelatihan rutin dan keterbatasan pengawasan harian. Penerapan prinsip 5R terlihat dalam tata kelola kebersihan dan kerapian area kerja, namun belum seluruh pekerja secara konsisten melaksanakan kelima prinsip tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi K3 dan 5R memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi dan keselamatan kerja, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan melalui peningkatan sosialisasi, pelatihan, dan evaluasi rutin oleh pihak manajemen proyek.
Analisis LKPD PJOK Berbasis Kurikulum Merdeka di SMA N 2 Pariaman
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan dan keterpaduan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) yang berbasis Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 2 Pariaman. Kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan kompetensi peserta didik secara holistik, pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar, serta penguatan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, perangkat ajar yang digunakan, termasuk LKPD, perlu disusun secara kontekstual, fleksibel, dan berpihak pada siswa agar mampu mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap LKPD yang digunakan, observasi proses pembelajaran, serta wawancara dengan guru PJOK. Analisis data dilakukan dengan menelaah kesesuaian komponen LKPD dengan prinsip Kurikulum Merdeka, seperti kegiatan eksploratif, reflektif, berbasis proyek, dan diferensiasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa LKPD yang digunakan masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam penyediaan aktivitas refleksi, variasi tugas sesuai kemampuan siswa, serta integrasi pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan LKPD PJOK yang lebih relevan, inovatif, serta mampu mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
Analisis Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru SMP di Kota Padang Tahun Pelajaran 2024/2025
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang tahun pelajaran 2024/2025, dengan fokus pada alur pelaksanaan, tantangan, serta solusi yang dihadapi dalam proses tersebut. Lokasi penelitian mencakup tiga sekolah negeri, yaitu SMP Negeri 7 Padang, SMP Negeri 12 Padang, dan SMP Negeri 33 Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada pihak sekolah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PPDB, serta dokumentasi kebijakan dan prosedur yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur pelaksanaan PPDB di ketiga sekolah telah mengikuti ketentuan dari Dinas Pendidikan, namun masing-masing sekolah menghadapi tantangan yang beragam, seperti keterbatasan daya tampung, ketidaksesuaian data calon peserta didik, serta kurangnya pemahaman orang tua terhadap jalur pendaftaran. Adapun solusi yang diterapkan antara lain peningkatan sosialisasi, penggunaan sistem digital yang lebih transparan, serta koordinasi lintas lembaga untuk menghindari tumpang tindih data. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perbaikan sistem PPDB yang lebih efektif, adil, dan akuntabel di masa mendatang.
Copyright (c) 2025 Jurnal Ilmu Pendidikan - Manajemen
Model-Model Pengembangan Kurikulum: Efektivitas dan Implementasi di Era Digital
Artikel ini mengkaji berbagai model pengembangan kurikulum ditinjau dari aspek efektivitas serta implementasinya dalam konteks pendidikan di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap cara belajar, mengajar, dan mengelola pendidikan, sehingga menuntut kurikulum yang adaptif, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik abad ke-21. Penelitian ini menganalisis lima model utama pengembangan kurikulum, yaitu model Tyler, model Taba, model berbasis kompetensi, model ADDIE, dan model Design Thinking. Analisis difokuskan pada karakteristik, kelebihan, keterbatasan, serta tingkat adaptabilitas masing-masing model terhadap tuntutan pendidikan kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi literatur komprehensif yang diperkaya dengan analisis berbagai kasus implementasi kurikulum di beragam konteks pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa model kurikulum tradisional memiliki kekuatan pada aspek sistematis dan kejelasan tujuan, namun cenderung kurang responsif terhadap perubahan cepat di era digital. Sebaliknya, model-model modern dan hybrid yang mengintegrasikan fleksibilitas, pemanfaatan teknologi, serta berorientasi pada pengalaman belajar peserta didik terbukti lebih efektif. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan iteratif dalam pengembangan kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk praktisi teknologi pendidikan. Selain itu, artikel ini merekomendasikan penguatan pengembangan profesional berkelanjutan dan penciptaan ekosistem pendukung yang adaptif untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik pengembangan kurikulum.
Strategi Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran
Implementasi manajemen kurikulum yang efektif memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Manajemen kurikulum yang baik mencakup perencanaan yang sistematis, pengorganisasian yang terstruktur, pelaksanaan pembelajaran yang inovatif, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi manajemen kurikulum serta kontribusinya terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen kurikulum yang efektif memungkinkan pengelolaan kurikulum secara optimal, khususnya dalam penyusunan dokumen kurikulum, pendistribusian tugas guru, serta integrasi berbagai strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selain itu, pengawasan dan evaluasi yang konsisten menjadi faktor penting dalam memastikan kurikulum tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan pendidikan yang dinamis. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, terutama dalam aspek pengawasan dan keterlibatan pihak eksternal. Untuk mengatasi hal tersebut, penerapan strategi seperti sistem reward dan punishment dinilai mampu meningkatkan kedisiplinan dan efektivitas pelaksanaan kurikulum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan manajemen kurikulum sangat ditentukan oleh sinergi antara kepala sekolah, guru, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan berkualitas.
Kolaborasi Industri dan Pendidikan: Strategi Manajemen Kurikulum untuk Menghasilkan Lulusan Siap Kerja
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi manajemen kurikulum melalui kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka (library research), dengan fokus pada pengumpulan, analisis, serta sintesis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen resmi terkait pengembangan kurikulum dan kemitraan pendidikan-industri. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri merupakan faktor utama dalam meningkatkan kesiapan kerja lulusan. Integrasi program magang, praktik kerja industri, serta pembelajaran berbasis proyek nyata menjadi strategi penting untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Selain itu, keterlibatan praktisi industri sebagai narasumber, instruktur tamu, atau mitra dalam penyusunan kurikulum turut berkontribusi dalam memperkaya proses pembelajaran dan memastikan relevansi materi ajar. Dukungan kebijakan dari pemerintah dan komitmen institusi pendidikan juga memiliki peran strategis dalam memfasilitasi kemitraan yang berkelanjutan antara dunia pendidikan dan industri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen kurikulum yang efektif melalui kolaborasi yang kuat mampu menjembatani kesenjangan antara pembelajaran akademik dan kebutuhan pasar kerja, sehingga meningkatkan daya saing, kompetensi, dan adaptabilitas lulusan di dunia kerja yang dinamis.
Kurikulum yang Mengubah Hidup: Menciptakan Pembelajar yang Siap Menghadapi Tantangan Global
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan kurikulum yang mampu menciptakan pembelajar yang siap menghadapi tantangan global, dengan fokus pada integrasi keterampilan hidup dan pengalaman praktis dalam kerangka Kurikulum Merdeka di Indonesia. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan sintesis berbagai sumber literatur terkini untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dan pendekatan inovatif dalam pengembangan kurikulum. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum yang efektif harus mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, pembelajaran berbasis proyek, pemanfaatan teknologi, serta kemitraan dengan dunia industri untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Selain itu, fleksibilitas dan adaptasi lokal kurikulum sangat penting untuk merespons dinamika global yang terus berubah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa desain kurikulum yang komprehensif dan kolaboratif dapat meningkatkan kesiapan pembelajar menghadapi tuntutan global yang kompleks, serta menegaskan perlunya dukungan kebijakan dan keterlibatan pemangku kepentingan secara berkelanjutan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan.
Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Sekolah
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai teori, hasil penelitian terdahulu, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah dan pengaruhnya terhadap profesionalisme serta efektivitas kerja guru. Data yang digunakan bersumber dari buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin instruksional, manajer, supervisor akademik, fasilitator pengembangan profesional, dan motivator bagi guru. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab guru, serta mendorong guru untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran. Selain itu, kepala sekolah juga berperan dalam memberikan pembinaan, supervisi, dan dukungan terhadap pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan. Dengan demikian, keterlibatan aktif kepala sekolah dalam manajemen pendidikan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas kinerja guru yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan mutu proses dan hasil belajar peserta didik di sekolah.
Evaluasi Administrasi PPDB dalam Peningkatkan Mutu Sekolah
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja administrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Masalah yang diangkat berfokus pada ketidakefektifan sistem administrasi PPDB dalam menjamin pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas layanan secara merata. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi literatur sebagai metode utama. Data diperoleh melalui telaah sistematis terhadap jurnal ilmiah, kebijakan pemerintah, dan buku akademik yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan informasi berdasarkan isu efektivitas, efisiensi, keadilan akses, dan tantangan pelaksanaan kebijakan zonasi serta digitalisasi sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem PPDB daring mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi, kendala seperti keterbatasan sosialisasi, kesenjangan teknologi, dan pelaksanaan zonasi yang belum merata masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan sistem administrasi PPDB perlu diarahkan pada penguatan literasi teknologi masyarakat, evaluasi periodik kebijakan zonasi, dan penyediaan infrastruktur digital yang merata. Dengan demikian, sistem PPDB dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan akses pendidikan yang adil dan peningkatan mutu secara berkelanjutan di lingkungan sekolah.
Analisis Dampak Keterbatasan Media Pembelajaran Digital Terhadap Efektivitas Pembelajaran
Pembelajaran digital memiliki peran penting dalam pendidikan modern dengan menawarkan aksesibilitas dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat kendala teknis, pedagogis, dan psikososial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan dari media pembelajaran digital terhadap efektivitas pembelajaran dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterbatasan media digital sering kali disebabkan oleh ketimpangan akses terhadap teknologi dan infrastruktur internet, yang menciptakan kesenjangan akademik di antara siswa. Dari sisi pedagogis, tidak semua mata pelajaran dapat disampaikan secara efektif melalui media digital, terutama yang memerlukan interaksi langsung dan praktik. Selain itu, penggunaan media digital dalam jangka panjang dapat menurunkan motivasi dan keterlibatan siswa akibat terbatasnya interaksi sosial. Temuan ini menegaskan perlunya integrasi antara media digital dengan strategi pengajaran yang adaptif serta dukungan infrastruktur yang memadai guna memaksimalkan efektivitas pembelajaran. Pendekatan yang seimbang antara metode digital dan konvensional menjadi kunci dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan menarik.
Proses Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Peraturan Pendidikan di Kabupaten Solok Sumatera Barat
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda), khususnya dalam konteks peraturan perundang-undangan pendidikan di Indonesia. Landasan hukum utama dalam pembentukan Perda adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Perda meliputi tahapan perencanaan (melalui Program Pembentukan Perda/Propemperda), penyusunan Rancangan Perda (Raperda) yang dapat diinisiasi oleh DPRD atau Kepala Daerah pembahasan Raperda secara bersama, pengesahan melalui persetujuan kedua belah pihak, pengundangan dalam Lembaran Daerah, serta penyebarluasan kepada masyarakat. Proses ini juga didasari oleh asas-asas penting seperti kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kelembagaan yang tepat, kesesuaian hierarki, kemampuanpelaksanaan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Studi ini menyimpulkan bahwa pembentukan Perda merupakan tahapan yang sistematis dan memerlukan kepatuhan terhadap asas dan prosedur yang berlaku untuk menghasilkan peraturan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Gaya Kepemimpinan Demokratis diDalam Organisasi
Kepemimpinan demokratis sangat berperan penting didalam suatu organisasi, Kepemimpinan demokratis, juga dikenal sebagai kepemimpinan partisipatif, melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang mengadopsi pendekatan ini menghormati dan mendorong karyawannya untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Metode ini didasarkan pada keyakinan bahwa motivasi, kreativitas, dan komitmen karyawan dapat ditingkatkan melalui partisipasi dan kolaborasi. Pemimpin yang demokratis selalu membebaskan para anggota atau bawahannya untuk selalu berekspresi dalam memberikan pendapat,kritik ataupun saran. Dan selalu melibatkan anggota dalam mengambil suatu keputusan dan bersama-sama menjalankan tanggung jawab. Adapun implementasi dari gaya kepemimpinan yang demokratis ini terbukti dalam meningkatkan kinerja karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, produktif, kolaboratif dll. Kepemimpinan yang demokratis sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan kinerja suatu karyawan, karna dengan kepemimpinan yang demokratis akan lebih mudah memotivasi karyawan, selalu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk selalu bebas berpartisipasi, memberikan kritikan,pendapat ataupun saran, dan selalu melibatkan karyawan dalam mengambil suatu keputusan suatu organisasi atau perusahaan. Dengan itu karyawan atau bawahan merasa dianggap dan penting,sehingga membuat karyawan selalu termotivasi dan berusaha meningkatkan kinerjanya.
Sistem Pengelolaan Humas di MTsN 6 Padang Kecamatan Padang Utara
Penelitian ini membahas implementasi manajemen hubungan masyarakat (humas) berbasis POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) di MTsN 6 Kota Padang. Humas sekolah memiliki peran strategis dalam membangun citra positif, menjalin komunikasi efektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. Dalam era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi, pengelolaan humas dituntut untuk semakin profesional, terstruktur, dan adaptif terhadap dinamika sosial. MTsN 6 Kota Padang sebagai salah satu madrasah negeri terkemuka di Sumatera Barat telah menerapkan prinsip-prinsip POAC dalam pengelolaan humasnya, yang meliputi perencanaan program, pengorganisasian tim, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi secara berkala. Tim humas sekolah terdiri dari guru-guru yang kompeten di bidangnya dan dikoordinasikan oleh wakil kepala sekolah bidang humas. Kegiatan humas meliputi dokumentasi, publikasi di berbagai media sosial (Instagram, YouTube, TikTok, website), promosi sekolah, serta menjalin kerja sama dengan pihak eksternal. Evaluasi dilakukan secara rutin untuk menilai efektivitas program serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sarana prasarana dan kurangnya tenaga profesional khusus humas. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa implementasi manajemen humas berbasis POAC di MTsN 6 Kota Padang berjalan cukup efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi melalui peningkatan profesionalisme dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas tim humas, penambahan sarana pendukung, serta inovasi dalam strategi komunikasi publik agar kinerja humas semakin optimal dalam mendukung branding dan reputasi sekolah.
Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Padang Barat
Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel merupakan elemen kunci dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama. Artikel ini membahas sistem pengelolaan keuangan di SMP negeri se-Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dengan fokus pada dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta implementasi di lapangan melalui studi kasus di SMP Negeri 2 Padang. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti juknis BOS dan peraturan pemerintah terkait. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di SMP negeri pada umumnya telah mengikuti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Studi kasus di SMP Negeri 2 Padang memperlihatkan bahwa sekolah telah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta melakukan pelaporan keuangan secara berkala melalui aplikasi ARKAS. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi keuangan dan keterlambatan pencairan dana. Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas bendahara dan peningkatan koordinasi antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait untuk mendukung efektivitas pengelolaan keuangan di tingkat sekolah.
Pentingnya Transformasi Komunikasi Humas Sekolah di Era Digital
Di era digital, kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat mendorong transformasi dalam cara berkomunikasi, termasuk dalam dunia pendidikan. Sekolah sebagai lembaga publik harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini agar tidak tertinggal. Salah satu aspek penting yang terdampak adalah fungsi dan peran humas sekolah. Artikel ini membahas pentingnya transformasi komunikasi humas sekolah dari metode tradisional ke digital, guna memperkuat citra lembaga dan membangun hubungan yang efektif dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji pandangan para ahli dan tren terbaru terkait komunikasi dan humas sekolah di era digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa humas sekolah memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi, menjalin komunikasi, dan membangun reputasi melalui media digital seperti website, media sosial, dan platform daring lainnya. Transformasi komunikasi ini menuntut humas untuk memiliki kemampuan public speaking, jurnalistik, dan publikasi digital yang baik. Selain itu, diperlukan strategi komunikasi yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjamin kredibilitas informasi. Kesimpulannya, transformasi komunikasi humas sekolah di era digital bukan hanya sebuah tuntutan, tetapi juga peluang untuk meningkatkan kualitas layanan informasi dan hubungan dengan masyarakat secara luas.
Sikap Agent of Change Guru dan Pegawai di SMK Swasta Semen Padang
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sikap guru dan pegawai sebagai agent of change di SMK Swasta Semen Padang dalam menghadapi dinamika perubahan yang terus berkembang di lingkungan pendidikan. Perubahan tersebut meliputi aspek kebijakan, kurikulum, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method (gabungan kuantitatif dan kualitatif), serta metode yang digunakan Adalah observasi, wawancara, dan angket untuk memperoleh data yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru dan pegawai memiliki sikap positif terhadap perubahan serta menunjukkan tingkat adaptabilitas yang tinggi terhadap kebijakan baru dan inovasi teknologi pendidikan. Guru dan pegawai terlibat secara aktif dalam perencanaan dan implementasi perubahan, baik yang bersifat fisik, seperti penataan lingkungan sekolah, maupun non-fisik, seperti penerapan metode pembelajaran inovatif dan sistem administrasi berbasis digital. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan berupa resistensi dari sebagian guru senior yang belum sepenuhnya siap menerima perubahan. Temuan ini mengindikasikan bahwa budaya kerja kolaboratif dan kepemimpinan yang suportif menjadi faktor kunci dalam mewujudkan perubahan pendidikan yang berkelanjutan, adaptif, dan relevan dengan tuntutan perkembangan zaman.
Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
Artikel ini membahas implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam meningkatkan mutu pendidikan. MBS memberikan otonomi luas kepada sekolah untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara mandiri, deng an melibatkan seluruh unsur sekolah dan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep, prinsip, serta implementasi MBS dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur (Systematic Literature Review) yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber buku, jurnal, dan artikel terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi MBS sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, partisipasi aktif warga sekolah dan masyarakat, serta dukungan kebijakan pemerintah. MBS terbukti mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran, kedisiplinan, prestasi siswa, dan manajemen internal sekolah apabila diimplementasikan secara konsisten dan didukung sumber daya yang memadai. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan manajerial, dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kepala sekolah, pemberdayaan guru, serta kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk optimalisasi pelaksanaan MBS
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama
Artikel ini membahas proses penyusunan dan implementasi Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun, khususnya pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Fokus utama pembahasan diarahkan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai instrumen kebijakan dalam menjamin akses pendidikan yang merata, adil, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini dipandang strategis karena berperan penting dalam memastikan hak dasar warga negara terhadap pendidikan, terutama bagi anak usia sekolah. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, artikel ini mengkaji dinamika proses legislasi daerah yang meliputi tahap identifikasi isu, agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun telah diatur dalam Perda, ketimpangan akses pendidikan masih menjadi tantangan utama, terutama bagi kelompok rentan, masyarakat berpenghasilan rendah, dan daerah tertinggal. Faktor-faktor pendukung keberhasilan kebijakan meliputi sinergi antar pemangku kepentingan, ketersediaan dan pemanfaatan data yang valid, partisipasi aktif masyarakat, serta komitmen legislatif dan eksekutif daerah. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi daerah dengan kebijakan nasional, peningkatan infrastruktur pendidikan, serta integrasi kebijakan lintas sektor guna mewujudkan pemerataan pendidikan yang adil dan berkualitas
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
Artikel ini membahas proses penyusunan dan implementasi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun, dengan fokus pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Perhatian utama diarahkan pada mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai instrumen penting dalam menjamin akses pendidikan yang merata, adil, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis dinamika kebijakan daerah, mulai dari tahap identifikasi permasalahan pendidikan, agenda setting di tingkat legislatif, proses formulasi kebijakan, hingga implementasi dan evaluasi pelaksanaan Perda di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan masih menjadi tantangan signifikan, khususnya bagi kelompok rentan, masyarakat berpenghasilan rendah, serta wilayah terpencil dan tertinggal. Meskipun kebijakan PPDB telah dirancang untuk mendorong pemerataan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis, administratif, dan keterbatasan infrastruktur. Faktor pendukung keberhasilan kebijakan meliputi sinergi antar pemangku kepentingan, ketersediaan data pendidikan yang valid, partisipasi aktif masyarakat, serta komitmen kuat dari lembaga legislatif dan eksekutif daerah.
Tahapan Legislasi Pelaksanaan Peserta Didik Baru Pada Sistem Zonasi oleh DPRD Padang Pariaman
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi diterapkan untuk menjamin pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengutamakan jarak domisili calon siswa ke sekolah terdekat. Kebijakan ini bertujuan menghilangkan diskriminasi dan eksklusivitas sekolah favorit serta mendorong pemerataan mutu pendidikan di setiap wilayah. Artikel ini membahas latar belakang, implementasi, dan tantangan kebijakan zonasi PPDB kabupaten padang pariaman berdasarkan peraturan bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan regulasi terbaru, termasuk Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem zonasi efektif meningkatkan keadilan akses pendidikan dan memudahkan perencanaan kapasitas sekolah, namun masih menghadapi kendala seperti ketimpangan fasilitas antar zona dan resistensi dari masyarakat. Penelitian menekankan pentingnya penguatan pengawasan, pelibatan masyarakat, dan penggunaan data yang akurat untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan. Rekomendasi diarahkan pada peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan dan penyesuaian kebijakan zonasi sesuai karakteristik daerah guna mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Tahapan Legislasi Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Oleh DPRD Kota Padang
Penelitian ini bertujuan menganalisis tata cara pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2024, dengan menitikberatkan pada peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses pengaturan, pengawasan, dan advokasi kebijakan pendidikan. Pelaksanaan PPDB di Kota Padang menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam penerapan sistem zonasi yang menimbulkan ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan daerah pinggiran, serta kendala dalam penggunaan sistem pendaftaran daring yang belum sepenuhnya inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan aktor kebijakan di DPRD dan Pemerintah Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD memegang peranan penting dalam mengatur regulasi yang adaptif dan mengawasi pelaksanaan PPDB agar lebih transparan dan adil. Namun terdapat kendala dalam penerapan kebijakan yang disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur pendidikan dan akses teknologi di beberapa wilayah. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam kebijakan pembangunan pendidikan yang lebih inklusif dan merata, serta memperkuat peran legislatif daerah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan di Kota Padang
Tahapan Legislasi Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru oleh DPRD Kota Padang
Pendidikan menengah memiliki urgensi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Keberhasilan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang adil, transparan, dan merata menjadi bagian vital dari pemerataan akses pendidikan menengah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran legislatif DPRD Kota Padang dalam merumuskan tata cara pelaksanaan PPDB sebagai respon terhadap isu akses pendidikan menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan aktor kebijakan di tingkat daerah. Proses legislasi tata cara pelaksanaan PPDB oleh DPRD Kota Padang meliputi tahapan identifikasi masalah dan artikulasi isu, penetapan agenda kebijakan, legitimasi dan dukungan politik, formulasi dan penyusunan kebijakan, pembahasan dan pengesahan Ranperda, hingga implementasi. DPRD Kota Padang menjalankan tahapan legislasi dalam merumuskan tata cara pelaksanaan PPDB berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, serta proses legislasi dilakukan secara partisipatif dan transparan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.